Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi Retributif (pembalasan), Deterrence (penjeraan), dan Resosialisasi. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya(reintegrasi) sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 2. Rumah Tahanan Negara atau lebih sering disebut Rutan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota. Dan apabila perlu, dapat dibentuk pula Cabang Rutan. Di dalam lingkungan Rutan, ditempatkan para tahanan yang statusnya masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan masa pemeriksaan atau banding di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggi ataupun Mahkamah Agung. Dalam Sistem Pemasyarakatan, Rutan merupakan instansi yang terlibat dalam penegakan hukum tahap pre-adjudikasi. Pada tahap inilah Sistem Pemasyarakatan berperan dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).